Kualitas Sumber Daya Manusia, Percepatan Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Bagi Kesejahteraan Rakyat

Upaya pemerintah Pemerintah Provinsi Riau dalam pembangunan terus dilakukan secara simultan. Berbagai upaya percepatan pembangunan secara terus menerus digesa sebagai bukti komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk memacu dan memicu pembangunan di segala lini aspek pembangunan. Pada tahun 2014, pembangunan Provinsi Riau akan memfokuskan pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan. Prioritas ini juga menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung program-program provinsi di daerah untuk pembangunan tahun 2014.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia terus didorong dengan pembangunan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan, baik kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah tanpa membedakan laki-laki dan
perempuan. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu bangsa. Beberapa fokus dan program yang diluncurkan oleh
Pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan kuliatas sumberdaya manusia adalah mencakup;
a. Peningkatan mutu wajar dikdas 9 Tahun;
b. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
c. Rintisan wajar 12 Tahun (menengah / dikmen);
d. Perluasan akses pelayanan kesehatan dasar masyarakat;
e. Pengembangan kapasitas kepemudaan dan olahraga berprestasi;
f. Peningkatan kualitas tenaga kerja.

jalan1

2. Percepatan dan Perluasan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Pengembangan di bidang sumber daya air ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan air untuk berbagai keperluan dasar masyarakat, seperti air minum, pembangkit tenaga listrik dan pengendalian banjir yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula, di bidang lainnya seperti jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman, yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonominya. Selain itu pembagunan infrastruktur juga memiliki peran penting dalam mendukung daya saing ekonomi global
terutama dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan input produksi lainnya.
Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan upaya yang harus dilakukan, mengingat di satu sisi masih banyaknya daerah-daerah terisolasi di Provinsi Riau yang belum memiliki aksesibilitas sehingga menjadi salah satu sebab terbatasnya masyarakat untuk memasarkan produk-produk unggulan dan sulitnya akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak, di sisi lain infrastruktur merupakan faktor kunci untuk menarik minat investor
untuk menawarkan modalnya, terutama pada kawasankawasan potensial dan strategis.
Beberapa fokus dan program yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam percepatan dan perluasan infrastruktur adalah mencakup;
a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi di kabupaten/kota;
b. Percepatan dan perluasan akses masyarakat terhadap listrik dan air bersih;
c. Pengembangan infrastruktur untuk membuka dan meningkatkan akses ke sentra-sentra produksi;
d. Peningkatan infrastruktur perdesaan dan pemukiman;
e. Peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan akses
pelayanan publik.

3. Pemantapan Perekonomian Daerah Pemantapan potensi ekonomi daerah terutama didorong dengan meningkatkan penguatan ketahanan pangan, pengembangan industri hilir pertanian, pengembangan perekonomian berbasis perdesaan, perluasan kesempatan kerja /usaha dan penurunan kesenjangan pendapatan, penurunan kemiskinan dan peningkatan
kualitas hidup penduduk miskin. Beberapa fokus yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam pemantapan perekonomian daerah adalah mencakup;
a. Penguatan ketahanan pangan;
b. Pengembangan industri hilir pertanian;
c. Peningkatan daya saing UMKM;
d. Pengembangan perekonomian berbasis perdesaan;
e. Perluasan kesempatan kerja /usaha dan penurunan kesenjangan pendapatan;
f. Penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup penduduk miskin.

4. Pemantapan Birokrasi Dan Tata Kelola Yang Bersih Dan Produktif Serta Peningkatan Penegakan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi Upaya penegakan hukum terus dilakukan namun hal tersebut dinilai masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal itu, penegakan hukum dalam rangka upaya pemberantasan korupsi tahun 2010 akan terus ditingkatkan dengan mendorong peran serta masyarakat. Peran masyarakat secara luas dalam ikut serta melakukan pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Riau juga terus harapkan. Meningkatkan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengawasan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, dalam mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan masing-masing fungsi dan urusan efektif dan efisien dengan menekan penyalahgunaan kewenangan dilingkungan birokrasi pemerintahan dan masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam upaya penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Serta pengawasan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, sasaran pokok berikutnya adalah Reformasi birokrasi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
kewenangan masing-masing fungsi dan urusan secara efektif dan efisien dengan menekan penyalahgunaan kewenangan dilingkungan birokrasi pemerintah dan masyarakat. Beberapa fokus yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam prioritas ini adalah mencakup;
a. Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur Daerah;
b. Penguatan Manajemen dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik;
c. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum.

jalan3

5. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau memiliki keragaman suku dan budaya yang sifatnya dinamis. Apabila hal ini dapat dipelihara dengan baik, diharapkan menjadi alat pemersatu sekaligus mendorong kemajuan bagi daerah Riau di setiap sektor kehidupan. Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam budaya Melayu, harus tetap dijaga dan terus dikembangkan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan harus dipahami oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh sebab itu nilai-nilai budaya Melayu harus selalu disosialisasikan dan dilaksanakan disemua gerak dan langkah kehidupan masyarakat
Riau, karena melalui budaya dan bahasa melayu merupakan karakter dan jati diri melayu di Riau Bumi Bertuah ini.Kebudayaan yang kita inginkan merupakan salah satu usaha dalam merespon pola pembangunan daerah dengan pilar pembangunan Riau. Wujud yang hendak dicapai, masyarakat berperan aktif dalam penyampaian aspirasi dan pengkajian kebudayaan melayu mulai dari tingkat desa, kecamatan maupun ke tingkat yang lebih tinggi,
maka diperlukan upaya yang konsisten dan komprehensip dalam usaha pengelolaan keberagaman budaya, pengembangan nilai budaya dan pengelolaan kekayaan budaya, agar aset kebudayaan bangsa dan melayu hidup relevan dan dapat diterima pada zaman kini yang kita ketahui merupakan warisan khasanah budaya dan dapat diterima dikalangan generasi penerus. Penggunaan Bahasa Melayu yang merupakan akar lahirnya bahasa Indonesia terus digalakkan penggunaannya melalui dunia pendidikan, media masa, media elektronik, serta penggunaan bahasa pengantar masyarakat sehari-hari di samping Bahasa
Indonesia yang merupakan Bahasa Nasional. Namun demikian, kurangnya pembinaan berkelanjutan baik dari tingkat masyarakat maupun pemerintah berkaitan dengan pengembangan budaya dan Bahasa Melayu di Riau, tentunya dapat memudarkan dan menghilangkan sejarah dan budaya itu sendiri. Untuk itu perlu adanya penghargaan terhadap tokoh-tokoh seniman Riau dan tokoh-tokoh budayawan, ditambah lagi masyarakat yang berkompeten dalam pembinaan kebudayaan Melayu, dan pemerintah secara berkesinambungan terus berperan aktif untuk menjadi regulator dan motivator terhadap
tokoh-tokoh dan seniman agar mereka termotivasi dalam menerapkan konsep-konsep budaya Melayu itu sendiri disegenap lapisan masyarakat. Sasaran pokok pembangunan kebudayaan adalah melakukan pembinaan, penggalian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, bahasa dan kesusasteraan, peninggalan sejarah dan permuseuman serta pengembangan sumber daya sarana dan prasarana kebudayaan dalam rangka mempertahankan nilai – nilai tradisional dalam eksistensi budaya melayu, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, Tokoh Adat, Stakeholder dan Budayawan, untuk membangun kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi, sehingga kekayaan budaya dapat mendukung aktivitas kepariwisataan
Beberapa fokus yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam pemantapan perekonomian daerah adalah mencakup;
a. Penguatan jati diri dan pelestarian budaya melayu yang akan dicapai melalui program Pengembangan nilai budaya
b. Pengembangan objek-objek wisata unggulan yang akan dicapai dengan program pengembangan destinasi pariwisata dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata

lingkungan

6. Pemantapan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa
sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan biasanya akan terkendala oleh munculnya berbagai isu lingkungan sehingga akibat kepentingan adanya benturan dan konflik kepentingan antara ketersediaan sember daya alam yang terbatas dengan jumlah populasi yang menggunakan dan mengekspoitasinya dan pembangunan yang terkadang
masih mengabaikan asfek kelestrian fungsi lingkungan. Benturan dan konflik kepentingan ini menimbulkan berbagai beban pada lingkungan yang akan menjadi masalah, umumnya terjadi di Provinsi Riau seperti : pencemaran air, udara, tanah, penciutan keanekaragaman hayati, lahan kritis, limbah dan kebakaran hutan dan lain-lainnya. Dari permasalah-permasalahan lingkungan tersebut diatas, diperkirakan masih belum tertangani secara signifikan akibat semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang terkadang masih mengabaikan aspek kelestarian fungsi lingkungan, untuk itu perlu dicermati dengan suatu
kebijakan yang dapat menyentuh dan mengatasi suatu masalah lingkungan dan kebijakan yang telah diambil hendaknya akan tepat sasaran dalam implementasinya apabila adanya informasi yang jelas dan akurat. Beberapa fokus yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam pemantapan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah mencakup;
a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis, dan Pengembangan Perhutanan Sosial;
b. Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana ;
c. Pengendalian Kualitas Lingkungan.


Tentang Penulis :

RONNY B. LEKSONO, SP, MT