FGD Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosisitem Gambut di Provinsi Riau

2017-11-21      Berita Sekretariat

Provinsi Riau memiliki kawasan hidrologis gambut yang besar yaitu kurang lebih 5 juta Ha.  Ini merupakan KHG terbesar untuk Pulau Sumatera. Kondisi kawasan gambut Provinsi Riau saat ini sebagian besar telah dikelola baik oleh sektor kehutanan, sektor perkebunan dan pertanian.  Lebih dari 10 tahun terakhir sering terjadi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut.  Selain itu, kerap pula terjadi banjir dikala musim hujan dan kekeringan dikala musim kemarau. Disamping itu terjadi juga perubahan iklim (suhu dan kelembaban) akibat penyusutan penutupan kawasan hutan gambut dan penyusutan/  penurunan keanekaragaman hayati akibat punahnya sumber daya alam dan plasma nutfah di kawasan gambut.

Berkenaan dengan pentingnya  fungsi ekosistem gambut terhadap kelestarian lingkungan, maka pemerintah didesak oleh berbagai pihak, termasuk lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional maupun internasional  untuk tidak lagi menerbitkan perijinan pemanfaatan lahan gambut, bahkan menyerukan moratorium pemanfaatan lahan gambut. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah menindak lanjutinya dengan menetapkan beberapa peraturan yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan kawasan gambut yaitu :

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
  2. Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor SK. 05/brg/kpts/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi  Ekosistem Gambut
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
  5. Permen LHK Nomor 15/2017 tentang tata cara pengukuran muka air tanah di titik penaatan ekosistem gambut.
  6. Permen LHK nomor 17/2017 tentang perubahan Permen 12/2015 terkait pembangunan hutan tanaman industri
  7. Kepmen LHK Nomor. SK.129/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan peta kesatuan hidrologis gambut (KHG)
  8. Kepmen LHK Nomor. SK.130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Riau menginisiasi pelaksanaan Focus Group Disscusion (FGD) Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Provinsi Riau. Acara ini dilaksanakan pada Selasa, 21 November 2017, bertempat di Ruang Rapat Parlaungan HS Lantai III Bappeda Provinsi Riau. FGD ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan peruntukan lahan kawasan lindung gambut di Provinsi Riau, dengan beberapa sasaran yang diharapkan dapat terjawab melalui FGD ini yaitu :

Acara FGD ini dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Riau  (Supriadi, S.Hut.,MT), dan menghadirkan narasumber dan pembahas dari Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Riau, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prov. Riau, dan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Riau. Peserta/pembahas lainnya ialah perwakilan Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, beberapa SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Riau, Asosiasi serta LSM yang terkait tema acara ini.

Implikasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosisitem Gambut di Provinsi Riau

Dari kebijakan perlindungan dan pengelolaan Ekosisitem gambut yang di keluarkan Pemerintah dapat disimpulkan beberapa implikasinya baik untuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai berikut :

  1. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menyebabkan berkurangnya areal efektif tanaman dan produksi bahan baku industri primer sektor kehutanan
  2. Terbatasnya kesediaan bahan baku akan memaksa pelaku bisnis untuk menghitung ulang investasi industri.  Bisnis inti kehutanan sesungguhnya terletak pada industri primer bukan kepada pembangunan hutan tanamannya (bahan baku). Kalkulasi bisnis oleh pengusaha dapat berakhir pada kebijakan relokasi industri untuk mendekati sumber bahan
  3. Pengurangan areal efektif tanaman berpotensi mengurangi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan berupa PSDH dan DR yang selanjutnya berdampak kepada pengurangan penerimaan daerah melalui dana bagi hasil,
  4. Pengurangan penerimaan Negara dari ekspor pulp dan paper dan minyak sawit
  5. Timbulnya PHK terhadap tenaga kerja yang bekerja disektor HTI dan perkebunan sehingga meningkatnya angka pengangguran
  6. Aturan tinggi permukaan air tanah 0,4 meter menjadi permasalahan dan memberatkan  dalam pelaksanaan budidaya perkebunan dan kehutanan sehingga perlu mencari/meneliti alternatife komoditi yang cocok dan dapat tumbuh dengan tinggi permukaan air tanah tersebut.
  7. Kebijakan fungsi lindung gambut ini berimplikasi terhadap pelaksanaan program pemerintah untuk peremajan atau replanting tanaman sawit milik petani dimana petani akan mendapatkan bantuan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit senilai Rp25 juta/ha. Program ini tidak dapat dilaksanakan ketika kebun rakyat tersebut masuk dalam kawasan gambut dengan fungsi lindung
  8. Karena luas perkebunan sawit dan kelapa sebagaian besar merupakan kebun rakyat maka penerapan fungsi lindung gambut dan budidaya dengan tinggi permukaan air 0,4 m akan mempersulit masyarakat dalam pengusahaan perkebunannya akibatnya masyarakat akan terancam kehilangan mata pencahariannya yang pada akhirnya  akan meningkatkan angka kemiskinan di Provinsi Riau.
  9. Harus segera dicarikan areal pengganti untuk perusahaan yang 40% areal kerjanya termasuk dalam kawasan lindung gambut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Dokumentasi Kegiatan:






Bappeda Provinsi Riau


Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru

Telp. (0761) - 36062